Jakarta, (7/5). Konsistensi dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi harus dipertahankan sebagai bagian dari pembangunan sektor pendidikan yang lebih merata di Tanah Air.

"Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Tanah Air harus segera diatasi dengan langkah yang konsisten untuk mewujudkan ketersediaan pendidikan bagi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 Mei.

Tiga masalah mendasar pada pendidikan tinggi di Indonesia diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yaitu ketimpangan akses pendidikan tinggi (inequality of access), ketimpangan dalam hal kualitas (inequality of quality), serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi (less relevance of higher education).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, tercatat 1,2 juta pengangguran terdidik, dan terjadi perubahan pandangan dunia kerja bahwa ijazah dan gelar akademik tidak lagi dijamin untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk segera dicari solusi yang tepat. Kualitas pendidikan tinggi nasional yang lebih merata, ujarnya, harus menjadi kepedulian bersama.

Tambahan dari Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara), menyatakan bahwa tidak hanya merata dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, tetapi juga merata dalam kualitas tenaga pendidik.

Selain itu, tegasnya anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, bahwa sejumlah upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja harus konsisten dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.

Rerie sangat berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan generasi penerus yang produktif dan berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan dalam proses pembangunan.(JHL.166)